Mengapa Jokowi Mengungkapkan Sulitnya Impor Beras dari Negara Tertentu Sekarang?

by -119 Views

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dampak perubahan iklim kini semakin nyata dan dirasakan di Indonesia dan negara-negara lain. Salah satu contohnya adalah kekeringan ekstrem yang terjadi tahun ini akibat pengaruh fenomena El Nino. Kekeringan ini membuat musim kemarau lebih parah dari biasanya dan mengakibatkan produksi beras menurun.

Tidak hanya di Indonesia, perubahan iklim juga berdampak pada negara-negara tetangga. Hal ini terlihat dari semakin sulitnya mendapatkan beras di pasar internasional.

“Dulu perubahan iklim banyak yang menganggapnya sepele. Sekarang sudah terlihat, ada kekeringan di 7 provinsi dan beberapa negara yang akhirnya menurunkan produksi beras kita,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan kepada para Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia pada tahun 2023, di Istana Kepresidenan, Senin (30/10/2023).

Menurut Jokowi, saat ini sulit untuk mendapatkan impor beras karena 22 negara telah menghentikan atau mengurangi ekspornya.

“Karena mereka sendiri juga ingin menyelamatkan rakyatnya,” kata Jokowi.

Jokowi juga mengungkapkan bahwa India pun enggan melakukan ekspor cadangan beras pada saat ini. Mereka memilih untuk menyimpan beras di dalam negeri.

“Saya berbicara dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, tentang stok beras tapi dia menggunakan sendiri untuk cadangan, tidak berani melepas,” ujar Jokowi.

Bahkan negara-negara tetangga di ASEAN, seperti Vietnam, Kamboja, dan Thailand, yang biasa melakukan ekspor beras, saat ini menutup ekspornya untuk menyimpan cadangan beras di dalam negeri.

Di dalam negeri, dampak El Nino juga membuat harga beras semakin meningkat. Sejak awal tahun 2023 hingga saat ini, harga beras telah naik sebesar 19,8%, dan bulan ini naik sekitar 2,5%.

Untuk itu, Jokowi memesan pada pemerintah daerah supaya waspada dan tidak menganggap situasi ini sebagai sesuatu yang normal. Ia juga meminta agar segera melakukan intervensi jika inflasi di daerah meningkat dengan anggaran tak terduga pada APBD. Salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan adalah menalangi biaya transportasi dari Pemerintah Daerah.

Selain itu, Jokowi juga mencatat kondisi inflasi di tingkat kabupaten yang perlu diawasi.

“Untuk provinsi, inflasinya antara 1,1% – 3,5%, masih baik. Tetapi untuk kabupaten, hati-hati jika inflasinya mencapai 1,1% sampai 5,2%. Jika inflasi sudah mencapai 5%, perlu waspada,” jelas Jokowi.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya:
Top! Jokowi Pilih Genjot Produksi Beras Ketimbang Impor

(dce)