Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono mengakui bahwa ia sering didatangi dan diprotes oleh para nelayan terkait kebijakan penangkapan ikan terukur. Para nelayan tersebut meminta agar kebijakan penangkapan ikan terukur dibatalkan.
“Saya sering didatangi nelayan dan kelompok-kelompok tertentu, semua mengatakan penangkapan terukur itu sebaiknya dibatalkan dan seterusnya,” kata Trenggono dalam kegiatan Pelepasan Ekspor Produk Perikanan ke China di Cold Storage 1000 Ton Muara Baru, Jakarta Utara, Kamis (9/11/2023).
Trenggono menjelaskan kebijakan penangkapan ikan terukur telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023. Dalam PP tersebut telah diatur mengenai kuota penangkapan ikan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur di mana kuota tersebut dihitung berdasarkan potensi sumber daya ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan.
“Penangkapan itu harus terukur, ini sudah tertuang di dalam PP 11/2023 yang InsyaAllah nanti akan kita jalankan di awal tahun 2024,” ujarnya.
Trenggono mengatakan, jika dilihat dari command center (pusat pemantauan) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terlihat laut Indonesia yang terkenal luas itu ternyata dipadati oleh kapal penangkap ikan. Ia meyakini, apabila itu terus dibiarkan terjadi, maka tidak butuh waktu lama laut Indonesia akan mengalami kerusakan yang cukup masif.
“Kalau dilihat di command center kita, luasan laut kita yang begitu luas tapi begitu padatnya penangkapan ikan. Saya meyakini apabila ini tidak ditata kelola dengan baik, tidak akan butuh waktu lama lagi akan terjadi kerusakan yang sangat masif,” ujarnya.
Untuk itu, menurut dia, penangkapan ikan terukur menjadi bagian yang paling penting agar produksi sektor kelautan dan perikanan atau laut Indonesia tetap berkelanjutan.
“Nah ini salah satu yang selalu saya katakan bahwa laut atau ekologi adalah panglima kita. Ekologi adalah panglima-nya Kementerian Kelautan dan Perikanan semenjak saya hadir ditugaskan oleh presiden untuk menakhodai KKP,” tutur dia.
Trenggono menegaskan upaya KKP melahirkan kebijakan penangkapan ikan terukur tidak lebih untuk menjaga agar laut Indonesia tetap sehat dan bisa berproduksi dengan baik, serta bisa memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kita.
