Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia akan segera turun ke Riau untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dan pengusaha kebun kelapa sawit di Desa Koto Garo, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Menurut Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, mereka akan melakukan sosialisasi dan menindaklanjuti arah kebijakan yang sudah dirumuskan. Bambang juga menegaskan bahwa siapapun yang ingin berkebun harus memiliki izin, terutama jika berada di kawasan hutan.
Kondisi lahan seluas 2.500 hektar di Koto Garo Tapung Hilir sudah menimbulkan konflik selama hampir setahun. Masyarakat telah melakukan berbagai upaya, termasuk melakukan demo dengan jahit mulut di depan kantor Gubernur Riau. Mereka mendesak pihak berwenang untuk mengembalikan lahan tersebut kepada mereka.
Aliansi Gerakan Lawan Mafia Tanah (Gerlamata) Riau juga ikut ambil bagian dalam upaya penyelesaian konflik ini. Mereka melakukan aksi jahit mulut untuk mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan menyelesaikan konflik ini. Aksi tersebut dilakukan sebagai wujud penegakan hak asasi masyarakat suku Sakai Rantau Bertuah dan Masyarakat Desa Kota Garo.
Alasan dari aksi jahit mulut ini adalah untuk menagih janji Presiden dan Menteri terkait penyelesaian konflik tanah dan kehutanan, menangkap dan mengadili Mafia Tanah di areal 2.500 hektar, mengeluarkan tanah Suku Sakai dari kawasan hutan, dan meminta pertemuan dengan perwakilan massa aksi untuk membahas finalisasi persoalan konflik pertanahan/kehutanan.
