Bupati Kasmarni dan Gubri Menandatangani Perjanjian Pembangunan Jembatan Sungai Pakning-Pulau Bengkalis

by -162 Views

Bupati Kasmarni dan Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) H. Edy Natar Nasution telah menandatangani kesepakatan pembangunan Jembatan Sungai Pakning – Pulau Bengkalis. Penandatanganan ini dilakukan di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Riau pada hari Rabu, 13 Desember 2023.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Hariyanto, Forkopimda, dan Pejabat Provinsi Riau turut menyaksikan penandatanganan kesepakatan ini, sementara dari Pemkab Bengkalis ikut mendampingi Bupati Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional.

Gubri Edy Natar menyatakan bahwa dari kajian awal, pembangunan jembatan tersebut akan menghabiskan biaya sekitar Rp7 triliun lebih. Jembatan ini akan memiliki panjang 6,1 kilometer dan akan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia.

Bupati Kasmarni menyambut baik rencana pembangunan jembatan penghubung Pulau Sumatera (Sungai Pakning) dengan Pulau Bengkalis. Usulan pembangunan jembatan ini sudah lama diajukan oleh Pemkab Bengkalis dan diharapkan dapat bersama-sama dengan Pemprov Riau dan pemerintah pusat.

Menurut Bupati Kasmarni, pembangunan jembatan ini akan sangat berdampak pada peningkatan daya saing daerah, baik di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi, perdagangan, pariwisata, dan budaya.

Bupati Kasmarni juga berharap bahwa melalui kesepakatan ini, dapat menguatkan komitmen dan semangat untuk mengimplementasikan seluruh kerjasama yang telah disepakati, khususnya dalam mendukung terwujudnya “Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia” serta mewujudkan “Kabupaten Bengkalis Bermarwah, Maju, dan Sejahtera”.

Selain itu, Bupati juga mengajak untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional serta Menteri PUPR Republik Indonesia agar rencana pembangunan jembatan ini dapat dimasukkan dalam program strategis nasional tahun 2025-2029. Karena jika program pembangunan jembatan ini tidak masuk ke dalam program strategis nasional, akan sangat berat untuk mendapatkan pembiayaan dari APBN.