Jakarta, CNBC Indonesia – Pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sadar transisi ekonomi hijau membutuhkan dana yang besar.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Drajad Wibowo mengatakan sampai saat ini masih menyisir sumber-sumber anggaran yang bisa dimaksimalkan untuk keperluan transisi tersebut.
“Kita sedang menyisir berbagai sumber penerimaan,” kata Drajad dalam diskusi Greenpeace di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (19/12/2023).
Drajad mengatakan penyisiran anggaran ini bukan hanya untuk kepentingan transisi hijau. Namun, juga untuk program strategis lainnya apabila terpilih, seperti makan siang gratis.
“Bukan hanya Rp 1.500 triliun untuk transisi ekonomi hijau, tapi minimal Rp 400 triliun untuk makan siang gratis, lalu kita juga perlu beberapa ratus triliun untuk target swasembada energi dan swasembada pangan, jadi memang ada kebutuhan dana yang sangat besar,” ungkap Drajad.
Drajad mengatakan TKN sudah memetakan sumber anggaran yang potensial untuk digarap. Misalnya, dia mengatakan ada satu peraturan yang tinggal diubah satu pasal dan bisa mendatangkan Rp 104 triliun. Namun dia masih merasahasiakan aturan tersebut.
“Karena siapa tau itu nanti disampaikan Mas Gibran waktu debat,” ujarnya.
Kedua, Drajad mengatakan ada beberapa kasus hukum yang sudah inkrah yang mewajibkan terhukum untuk menyerahkan asetnya ke negara. Akan tetapi, penyerahan aset itu belum dilaksanakan. Dia memperkirakan ada jumlah uang Rp 90 triliun apabila putusan itu dieksekusi.
Selain itu, dia mengatakan Prabowo-Gibran juga akan merombak rezim perpajakan. Namun, dia belum mau membocorkan rencana perombakan ini.
Drajad mengatakan pasangan yang dia dukung sangat serius dalam hal transisi ekonomi hijau. Menurut dia, perubahan iklim ada di peringkat pertama hal yang dianggap sebagai tantangan masa depan dalam visi-misi Prabowo-Gibran. Karena itu, transformasi ekonomi hijau dapat menjadi solusi mengatasi masalah iklim ini.
Pemerintah Presiden Jokowi sendiri sebenarnya juga mulai mendorong transisi ke arah yang ramah lingkungan. Di dalam proposal rencana kebijakan Comprehensive Investment and Policy Plan untuk pendanaan transisi energi sendiri, pemerintah memperkirakan bahwa proyek transisi energi membutuhkan dana hingga Rp 1.500 tahun. Pemerintah sudah pula menyatakan bahwa dana tersebut tidak akan cukup apabila hanya dibiayai dari APBN saja.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Bukan Sandiaga Uno & Cak Imin, Ini Cawapres Terkuat Prabowo
(haa/haa)
