Nusaperdana.com, Kampar – Saat ini masih banyak mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar yang dikuasai oleh sekelompok orang yang tidak berhak menggunakannya. Ironisnya, mobil dinas tersebut telah diganti plat nomor, dari plat merah menjadi plat hitam/pribadi. Para pihak yang menguasai mobil dinas tersebut, termasuk mantan Bupati Kampar, mantan pimpinan DPRD Kampar, mantan pejabat, oknum anggota DPRD Kampar, dan pihak swasta tidak berhak menggunakannya.
Pj Bupati Kampar Hambali setelah menghadiri rapat Paripurna di gedung DPRD Kampar kepada Nusaperdana.com pada Senin sore (13/5/2024) dengan tegas menyatakan bahwa semua mobil dinas tersebut akan ditarik. Ketika ditanya tentang mobil dinas yang dikuasai oleh mantan Bupati Kampar, Hambali dengan tegas mengatakan, “Semua mobil dinas akan ditarik, tidak ada pengecualian termasuk mobil dinas mantan Bupati.”
“Ini hasil dari pemeriksaan BPK, jika tidak kita tarik, bukan hanya daerah yang akan merugi namun kita juga akan mendapat masalah nantinya. Kita masih kekurangan mobil dinas,” jelas Hambali. Ketika ditanya tentang kemungkinan adanya perlawanan dari pihak yang menguasai mobil dinas, Hambali menyatakan bahwa hal tersebut akan diserahkan kepada pihak Kejaksaan yang akan melakukan penarikan paksa.
Rencananya, secepat mungkin pihak Kejaksaan akan melakukan penarikan paksa mobil dinas dari pihak yang tidak berhak menggunakannya, kata Hambali. Hingga saat ini, baru sekitar 3 unit mobil dinas yang berhasil ditarik. Kita masih kekurangan mobil dinas, ungkapnya. (Tim)
