Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengadakan Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama 2024 dengan tema “Sinergi Pemerintah Daerah Mitra Praja Utama Dalam Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan”.
Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Marulina Dewi mengatakan forum ini akan diikuti oleh 10 provinsi besar dan sudah berjalan cukup lama.
“Raker ini menjadi forum antar-pemerintah daerah untuk berdiskusi program-program kerja sama yang saling menguntungkan,” rinci Dewi kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (16/5/2024).
Selain menetapkan program prioritas untuk periode 2025-2029, dalam pertemuan ini juga dibahas rekomendasi kebijakan apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Adapun masalah ketahanan pangan nantinya akan menjadi bahasan utama dalam pertemuan tersebut.
“Termasuk juga mencari program-program yang bisa dikerjasamakan, lalu menetapkan program kerja sama pembangunan untuk 2025-2029, jadi pada 2025 bisa langsung bekerja,” tegas Dewi.
Dewi mengatakan Pemprov DKI Jakarta berharap bisa bekerja sama dalam ketahanan pangan berkelanjutan antar-pemerintah daerah. Dewi merinci, ketahanan pangan tengah menjadi topik nasional, apalagi pemerintah daerah diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya pangannya.
“Kebutuhan pangan diharapkan bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah termasuk untuk mengantisipasi inflasi. Apalagi di Jakarta sendiri sangat memerlukan dukungan daerah lain, karena bukan daerah produsen, namun tergantung pada daerah lain, bukan hanya kawasan aglomerasi tapi daerah-daerah produksi,” jelas Dewi.
Adapun 10 provinsi tersebut yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Kerjasama antar pemerintah daerah merupakan suatu isu yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini mengingat perannya dalam menentukan ketahanan negara, dan melihat begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi atau dipenuhi dengan melewati batas-batas wilayah administratif.
Setiap daerah memiliki batas wilayah administratif yang ditentukan secara formal melalui peraturan perundangan, akan tetapi dalam kenyataan berbagai masalah dan kepentingan sering muncul sebagai akibat dari hubungan fungsional di bidang sosial ekonomi yang melewati batas-batas wilayah administratif tersebut.
Hal tersebut menunjukkan bahwa diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah agar berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama dan sebaliknya agar banyak potensi yang mereka miliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.
Dalam konteks inilah, Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) secara rutin setiap tahun menyusun program kerjasama pembangunan daerah 10 provinsi anggotanya.
Forum kerjasama daerah ini cukup strategis karena meliputi 60% dari jumlah penduduk Indonesia. FKD-MPU bisa menjadi model kerjasama daerah yang menyentuh persoalan di atas karena melibatkan dinas-dinas atau SKPD teknis terkait.
Tahun ini, Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama 2024 akan menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah hingga akademisi.
Dewi menyampaikan, Acara ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Indonesia. Jangan sampai ketinggalan dan simak update selengkapnya di CNBC Indonesia.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Pajak Progresif Motor-Mobil di Jakarta Resmi Naik, Kena Segini
(dpu/dpu)
