Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI mengkritisi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) tahun 2025 yang disusun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka menilai KEM-PPKF tersebut terlalu bersifat klaim dalam upaya mencapai Indonesia Emas 2045.
Perwakilan Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto, menyampaikan pandangan tersebut dalam Sidang Paripurna DPR RI mengenai KEMPPKF RAPBN 2025. Ia menyoroti bahwa pemerintah terlalu fokus pada agenda strategis menuju 2045 dalam KEM-PPKF.
Edy menilai bahwa seharusnya KEM-PPKF disusun dalam situasi transisi antara pemerintahan Jokowi dan pemerintahan terpilih Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa klaim tersebut kurang tepat dan seharusnya fokus pada situasi saat ini.
Pemerintah Jokowi sebelumnya telah mengajukan rancangan awal APBN 2025 kepada DPR RI, termasuk KEMPPKF yang akan menjadi acuan bagi pemerintahan Prabowo. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membacakan rancangan tersebut dalam Sidang Paripurna DPR RI.
Demikian isi pembahasan Fraksi PDI Perjuangan terkait KEMPPKF tahun 2025 yang disusun oleh pemerintah Jokowi.
