Bangladesh dilanda demo besar-besaran. Ribuan mahasiswa telah turun ke jalan di Ibu Kota Dhaka serta memblokir jalan raya utama yang menghubungkan ibu kota ke kota lain, Rabu waktu setempat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes nasional atas pemberlakuan kuota khusus anak-anak pahlawan kemerdekaan untuk bekerja sebagai pegawai negeri (PNS). Sejumlah pelajar perguruan tinggi merasa bahwa aturan ini sangat diskriminatif.
“Kami tidak akan kembali ke ruang kelas sampai permintaan kami dipenuhi,” kata pemimpin protes Rasel Ahmed dari Universitas Chittagong kepada AFP, dikutip Kamis (11/7/2024). Pemberlakukan sistem kuota terbaru mencadangkan 30% jabatan di pemerintahan untuk anak-anak dari mereka yang berjuang untuk memenangkan kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971. Lalu 10% untuk perempuan, dan 10% untuk penduduk di distrik tertentu.
Namun bagi para pelajar, hanya kuota dukungan etnis minoritas dan penyandang disabilitas, dengan jumlah 6%, sebagai satu-satunya unsur yang harus tetap dipertahankan. Sisanya hanya akan mempersulit lapangan pekerjaan.
“Kami juga tidak menginginkan kuota pekerjaan bagi perempuan karena perempuan tidak lagi tertinggal. Perempuan maju dengan bakat mereka. Namun sistem kuota menciptakan hambatan dan merampas hak-hak kita,” ujar Meena Rani Das, mahasiswi berusia 22 tahun.
“Siswa yang cerdas tidak lagi mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan karena sistem kuota ini. Anda bekerja keras hanya untuk mengetahui bahwa lapangan kerja yang tersedia hanya terbatas,” timpal mahasiswi lainnya bernama Halimatus Sadia.
Kritikus mengatakan sistem ini menguntungkan anak-anak dari kelompok pro-pemerintah, yang mendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina. Ayah Hasina, Sheikh Mujibur Rahman, adalah pemimpin pendiri Bangladesh.
Hasina menolak pandangan ini. Ia menyebut seluruh hal yang berkaitan dengan pembatalan haruslah diselesaikan di meja hijau.
“Mahasiswa membuang-buang waktu mereka. Tidak ada pembenaran untuk gerakan anti-kuota,” ungkap Hasina. Meski begitu, pasca demonstrasi ini, Mahkamah Agung Bangladesh menangguhkan perintah kuota terbaru ini selama sebulan. Namun kelompok mahasiswa terus memblokir jalan raya dan jalur kereta api utama dengan alasan masih belum setuju dengan keputusan ini.
“Perintah (pengadilan) ini bersifat sementara. Kami menginginkan perintah eksekutif permanen dari pemerintah, yang menyatakan bahwa kuota dihapuskan, kecuali beberapa kuota untuk penyandang disabilitas dan minoritas,” tegas seorang mahasiswa Universitas Dhaka, Parvez Mosharraf.
