Jakarta, CNBC Indonesia- Di tengah perlambatan daya beli hingga tergerusnya pendapatan, Ekonom senior Faisal Basri menilai rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tahun 2025 harus ditunda agar tidak semakin membebani masyarakat.
Selaras dengan Faisal Basri, Ketua Komite Perpajakan Apindo, Siddi Widyaprathama juga berpendapat bahwa penerapan PPN 12% di tahun 2025 sebaiknya dikaji ulang dan ditunda mengingat terus turunnya daya beli masyarakat.
Apindo mencatat bahwa penurunan penjualan di berbagai sektor usaha merupakan indikasi perlambatan konsumsi dan dapat berdampak pada pelemahan kinerja pengusaha.
Bagaimana pendapat Apindo terhadap rencana kenaikan PPN menjadi 12% di tahun 2025? Untuk informasi lebih lanjut, simak dialog antara Syarifah Rahma, Ekonom Senior Faisal Basri, dan Ketua Komite Perpajakan Apindo, Siddi Widyaprathama dalam Profit, CNBC Indonesia (Rabu, 11/07/2024)
