Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan pembekalan kepada 40 personel tenaga kesehatan (nakes) TNI. Jakarta, CNBC Indonesia – Dana Moneter Internasional (IMF) menilai pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) di Indonesia harus dilakukan dengan hati-hati karena akan sangat mahal. IMF juga mencatat bahwa rasio pajak terhadap PDB Indonesia masih rendah dan tertinggal dibandingkan negara berkembang lainnya, sehingga perlunya reformasi perpajakan di Tanah Air. IMF menyarankan pemerintah untuk meninjau kembali pengeluaran pajak yang ada, memastikan pembatasan pembebasan pajak dan insentif, serta melakukan reformasi kebijakan pajak yang ambisius. IMF juga menekankan pentingnya peningkatan pendapatan pajak dalam jangka menengah dengan memperbarui Strategi Pendapatan Jangka Menengah.
IMF Menyarankan Prabowo Untuk Memperhatikan Pembentukan Badan Penerimaan Negara
