Jakarta, CNBC Indonesia – Rencana pemerintah untuk melakukan moratorium atau menangguhkan izin pembangunan hotel guna menjaga kualitas pariwisata di Indonesia, termasuk di Bali bagian Selatan, disambut baik oleh para pelaku usaha hotel di Bali. Selain karena faktor kepadatan yang menyebabkan kemacetan di ruas jalan, moratorium juga diperlukan untuk mengatasi masalah berlebihan jumlah kamar hotel.
Wakil Ketua PHRI Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengungkapkan bahwa total kamar hotel di Bali saat ini sudah mencapai lebih dari 160 ribu kamar, dimana 71% dari total kamar tersebut terletak di Bali bagian Selatan, atau Kabupaten Badung.
“Saat ini total kamar hotel sudah mencapai 160 ribu menurut kajian saya pada tahun 2019. Namun sekarang sudah lebih,” kata Rai kepada CNBC Indonesia, Jumat (6/9/2024).
Sementara itu, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan domestik yang datang ke Bali setiap hari mencapai 21 ribu dan 25 ribu orang selama high season atau musim liburan. Sedangkan di luar momen liburan, jumlah wisatawan domestik sekitar 18 ribu orang per hari. Prediksi Rai menyebutkan bahwa tren kedatangan wisatawan ini akan terus meningkat dari bulan Juni hingga Oktober.
Tingkat okupansi kamar hotel dari jumlah kedatangan wisatawan tersebut mencapai 80-90% selama high season. Namun, masih terdapat 10-20% kamar yang kosong atau tersedia untuk dipesan.
Sejalan dengan rencana moratorium pembangunan hotel, Rai menilai pemerintah harus menghitung carrying capacity dari Bali untuk mengetahui batas maksimal wisatawan yang dapat datang ke lokasi wisata tersebut.
Di sisi lain, Rai melihat bahwa Bali bagian Selatan, khususnya Kabupaten Badung, masih memiliki peluang investasi untuk hotel atau fasilitas penunjang pariwisata. Namun, investasi tersebut tidak seharusnya dilakukan saat ini. Prioritas pembangunan di Bali saat ini adalah infrastruktur, seperti tempat parkir dan pelebaran jalan.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf RI), Sandiaga Uno juga mengungkapkan rencana moratorium tersebut untuk menjaga kualitas pariwisata di Indonesia, termasuk di Bali bagian Selatan. Pemerintah tengah merumuskan kebijakan untuk menghentikan konversi lahan pertanian serta moratorium pembangunan hotel dan fasilitas pariwisata lainnya.
Sandi mengatakan bahwa beberapa kebijakan sedang dirumuskan untuk menjaga kualitas pariwisata di Indonesia, terutama di destinasi wisata yang mengalami kepadatan dan membuat situasi tidak aman dan tidak nyaman.
Sebelumnya, Sandi mengaku bakal melakukan moratorium alias menangguhkan izin pembangunan hotel untuk menjaga kualitas pariwisata di Indonesia, termasuk Bali bagian Selatan.
Link Video: Hikmah Kunjungan Paus Fransiskus, RI Bisa Majukan Wisata Religi
(wur)
