Presiden Joko Widodo optimis bahwa tahun depan sudah bisa menggelar upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara. Ia juga menolak bahwa pembangunan IKN dapat terhambat oleh masalah hukum. Hal ini diungkapkan Jokowi sebagai respons terhadap pernyataan beberapa pengusaha yang diundang ke kawasan IKN, pada Kamis (2/11/2023).
Pengusaha tekstil Anne Patricia Sutanto meminta kepada Presiden Jokowi untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha yang ingin berinvestasi di IKN. Ia mengatakan, “Jangan sampai kita mendukung tanpa kejelasan, nanti akhirnya Bapak tahu…”.
Menanggapi pernyataan tersebut, Jokowi meyakinkan pengusaha bahwa proyek IKN akan terus berjalan. Ia meminta para investor untuk tidak takut berinvestasi karena sudah ada Undang-Undang IKN yang mendapat dukungan 93% dari fraksi partai di DPR.
“Tahun depan kita akan menggelar upacara di IKN. Lapangan rumputnya sudah ditanami dan harus selesai,” kata Jokowi.
Jokowi juga menyebut bahwa pembangunan IKN bisa lebih cepat jika didukung oleh pihak swasta. Pada kesempatan itu, Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN membutuhkan biaya sekitar US$33 miliar, sehingga tidak mungkin dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, pemerintah merancang pembiayaan IKN sebesar 20% dari APBN dan 80% dari pihak swasta.
“Setelah pemerintah memulai dua tahun lalu, pertengahan tahun ini swasta mulai masuk, peletakan batu pertama, dan groundbreaking terus dilakukan,” ujar Jokowi.
Namun, pemerintah saat ini masih memberikan prioritas kepada investor dalam negeri. Meskipun ada banyak minat dari investor asing dengan sudah ada 320 surat minat, namun masih ada pengaturan yang mengutamakan investor dalam negeri terlebih dahulu, kata Jokowi.
Artikel selanjutnya:
Uang Triliunan Mengalir Deras ke Proyek IKN, Rinciannya Ini.
(hsy/hsy)
