Jakarta, CNBC Indonesia – Hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih dipersoalkan hingga saat ini. Kubu Prabowo-Gibran percaya bahwa mereka siap menghadapi gugatan dari kubu capres 1 dan 3 dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Tim pembela Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea, dengan percaya diri menyatakan bahwa gugatan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dapat dijawab dengan satu paragraf saja. Menurutnya, dalil yang dipersoalkan oleh kubu Anies terkait bantuan sosial tidak memiliki dasar yang kuat.
“Mengutip CNN Indonesia, Hotman menjelaskan bahwa argumen politisasi bansos yang disampaikan oleh tim hukum AMIN dalam sidang tersebut hanyalah bualan belaka. Pasalnya, bansos telah diatur dan disahkan dalam undang-undang,” tambah Hotman.
Hotman juga mengakui bahwa permohonan gugatan sengketa pilpres yang diajukan oleh tim AMIN ke MK merupakan gugatan yang paling mengambang dalam sejarah kariernya sebagai pengacara. Ia menyoroti bahwa 90 persen isi permohonan tersebut berkaitan dengan bansos, yang sebenarnya sudah diatur dengan jelas dalam peraturan.
Di sisi lain, Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa gugatan Ganjar-Mahfud tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ia menyoroti bahwa meminta suara Prabowo-Gibran dijadikan nol di semua provinsi merupakan tindakan yang tidak adil, karena hal itu akan menghapus suara 96 juta orang.
Yusril juga menyatakan bahwa gugatan tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi yang menekankan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menegaskan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, dan bahwa keputusan KPU harus tetap berlaku.
Dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Yusril menyatakan bahwa pihaknya menolak seluruh permohonan pemohon dan menyatakan bahwa Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 benar dan tetap berlaku.
Artikel Selanjutnya:
Profil 11 Panelis Debat Perdana Capres Peserta Pilpres 2024
(rob/wur)
