PT Freeport Indonesia (Freeport) telah memberikan tanggapan terhadap keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbaru mengenai Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Jokowi telah mengizinkan perpanjangan IUPK Freeport hingga masa cadangan tambang perusahaan berakhir.
Namun, terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh Freeport untuk mendapatkan perpanjangan tersebut. Salah satunya adalah Freeport harus memberikan 10% saham tambahan kepada Pemerintah Indonesia, sehingga kepemilikan Indonesia di PT Freeport Indonesia akan menjadi 61% dari 51% saat ini.
“Kami segera merencanakan langkah-langkah selanjutnya terkait terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024,” kata EVP External Affairs Freeport PT Freeport Indonesia Agung Laksamana kepada CNBC Indonesia, Jumat (31/5/2024).
Perpanjangan IUPK ini diatur dalam PP No 25/2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. PP ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Mei 2024 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Berbagai persyaratan perlu dipenuhi untuk mengajukan perpanjangan izin, termasuk kepemilikan saham oleh peserta Indonesia, fasilitas pengolahan dan pemurnian terintegrasi dalam negeri, serta komitmen investasi baru dalam kegiatan eksplorasi dan peningkatan kapasitas pemurnian.
Sejak akhir 2018, mayoritas saham PTFI telah dimiliki oleh Indonesia melalui Holding BUMN Pertambangan MIND ID sebesar 51,23%. Perkiraan balik modal dari akuisisi saham Freeport McMoran (FCX) senilai US$ 3,85 miliar pada 2018 diperkirakan akan terjadi pada 2024.
PTFI memiliki sumber daya sebesar 3 miliar ton yang cukup hingga 2050. Produksi bijih saat ini sekitar 220.000 ton per hari dari tambang bawah tanah. Perusahaan juga sedang membangun smelter baru di Gresik dan Gresik, Jawa Timur, untuk meningkatkan kapasitas pengolahan konsentrat tembaga.
Proyek ekspansi smelter PT Smelting di Gresik ditargetkan akan mulai beroperasi pada Juni 2024 dan diharapkan akan mencapai operasi penuh pada Desember 2024.
