Keputusan Pusat Pimpinan (PP) Muhammadiyah menerima izin konsesi tambang dari pemerintah menuai berbagai reaksi dari tubuh internal. Salah satunya adalah suara penolakan atau keberatan terhadap keputusan tersebut dari Kepala Divisi Lingkungan dan Manajemen Bencana PP Aisyiyah Hening Parlan.
“Harapannya adalah para pimpinan dapat melihat bagaimana lubang tambang merusak lingkungan alam,” ujar Hening dalam keterangannya, seperti dikutip pada Sabtu (27/7/2024).
Hening juga berharap para pimpinan Muhammadiyah akan mempertimbangkan berbagai hal jika memutuskan untuk menggunakan izin tambang. Pengelolaan tambang tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
Dia ingin para pimpinan Muhammadiyah telah melihat dengan mata kepala sendiri air di lubang tambang yang tidak layak untuk diminum dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat sekitar. Selain itu, dia berharap para pimpinan telah berjumpa dengan 42 orang tua yang kehilangan anak-anaknya akibat masuk ke dalam lubang tambang.
Warga Muhammadiyah Berau, Kalimantan Timur, Rahmat juga mengkritik izin usaha pertambangan untuk organisasi keagamaan tidak terlepas dari dinamika politik.
“Terkait konsesi ini, kita tidak bisa menghindari dinamika politik. Meskipun Pak Bahlil, Pak Luhut, atau Pak Jokowi sendiri sebagai presiden mengatakan tidak ada kaitannya dengan politik,” kata Rahmat dalam diskusi online pada Kamis (25/7) malam.
Menurutnya, tanda-tanda politis tersebut telah terlihat, mulai dari pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi keagamaan setelah Pemilu 2024 hingga izin tersebut diberikan hanya untuk jangka waktu lima tahun.
“Bila kita melihat timeline munculnya setelah pemilu, dan dilakukan untuk jangka waktu lima tahun. Terdapat hal-hal yang saling terkait jika kita melihatnya,” ungkap Rahmat.
Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Hilman Latief, tidak dapat menyalahkan kader-kader Muhammadiyah yang masih ragu terhadap izin tambang. Pasalnya, sering muncul persepsi negatif terkait tambang di masyarakat luas.
“Tidak bisa menyalahkan jika ada kader-kader kita yang masih merasa ragu, masih memerlukan kepastian, ‘perspektifnya apa?’ dan lain sebagainya,” kata Hilman dalam pidatonya dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara PP Muhammadiyah dengan salah satu bank swasta di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, pada Jumat (26/7).
Selengkapnya: https://cnbcindonesia.com/news/20240724150023-8-557271/benahi-carut-marut-pengelolaan-dana-pensiun-pns-gimana-caranya
(fys/wur)
