Anggaran belanja dalam APBN 2025 yang telah disahkan DPR dan pemerintah saat ini sebesar Rp 3.621,3 triliun masih kurang Rp 300 triliun dari rancangan belanja tim pakar Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo, Drajad Hari Wibowo, yang juga merupakan ekonom senior INDEF mengatakan simulasi yang telah digariskan untuk belanja negara sebetulnya Rp 3.905,38 triliun, untuk mengejar target pertumbuhan 5,89% pada 2025. Target pertumbuhan 2025 itu didasar dari target pertumbuhan dalam APBN 2025 sebesar 5,2% dan arah ambisi Prabowo untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi pada 2029 sebesar 8% dengan desain belanja negara tahun itu Rp 6.096,88 triliun.
“Jadi APBN 2025 saja sudah kekurangan Rp 300 triliun, untuk mengejar target growth yang kita perlukan, untuk pertumbuhan yang kita perlukan 5,9%,” kata Drajad dalam UOB Economic Outlook 2025, Kamis (26/9/2024). “Ini salah satu simulasinya saja,” tegasnya. Drajad mengatakan, ini yang juga menjadi dasar Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo, Burhanuddin Abdullah sempat mengatakan kebijakan Prabowo untuk pembangunan sangat kuat tapi kapasitas sumber dana untuk implementasinya masih kurang. “Pak Burhan mengatakan kita political will-nya ada, tapi capacity to implement yang kurang, salah satunya adalah masalah anggaran,” tegasnya.
Kondisi ini yang menurutnya membuat pemerintahan Prabowo berambisi untuk membentuk Badan Penerimaan Negara atau Kementerian Penerimaan Negara untuk memacu sumber-sumber pendapatan baru. “Karena itu kuncinya reformasi pendapatan negara dan perpajakan dari sisi fiskal. Tapi pajak kalau mengejar yang sudah ada akan kontraproduktif bagi perekonomian,” ungkapnya. Drajad mengatakan, untuk mengejar penerimaan negara sesuai kebutuhan target belanja, maka BPN harus bisa mengejar sumber pendapatan dari sisi untapped revenue dan uncollected revenues, bukan mengejar sumber pendapatan yang sudah ada saat ini dengan menaikkan tarif. “Mau tidak mau dia harus mengkejar penerimaan dari dua sumber yang quick win. Itu sumber-sumber ad hoc ada untapped dan uncollected revenues,” tegas Drajad.
“DPR RI telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. APBN ini akan menjadi anggaran tahun pertama yang dilaksanakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam APBN itu, pemerintah dan DPR merancang postur belanja mencapai Rp 3.621 triliun. Anggaran tersebut sebagian akan digunakan untuk belanja pemerintah pusat, sementara sebagian lainnya akan ditransfer ke daerah. Berikut ini merupakan rincian belanja di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran: 1. Belanja Pemerintah Pusat: Rp 2.701 triliun a. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L): Rp 1.160 triliun b. Belanja Non-K/L: Rp 1.541 triliun -Program pengelolaan utang: Rp 552 triliun -Program Pengelolaan Hibah: Rp 202 miliar -Program Pengelolaan Subsidi: Rp 307 triliun -Program Pengelolaan Belanja Lainnya: Rp 491 triliun -Program Pengelolaan Transaksi Khusus: Rp 189 triliun
Transfer ke Daerah (TKD): 919 triliun -Dana Bagi Hasil (DBH): Rp 192 triliun -Dana Alokasi Umum (DAU): Rp 446 triliun -Dana Alokasi Khusus (DAK): Rp 185 triliun -Dana Otonomi Khusus: Rp 17 triliun -Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta: Rp 1,2 triliun -Dana Desa: Rp 71 triliun -Dana Insentif Fiskal: Rp 6 triliun.
