Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara proyek pembangunan jalan tol, seperti tol puncak, tol kulonprogo-cilacap, dan ruas sirip tol trans sumatera. Menurut Bambang Haryo, pembangunan ruas tol di Jawa belum sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi karena minimnya penggunaan jalan tol oleh transportasi publik massal dan logistik massal. Hal ini disebabkan oleh tarif tol yang masih dianggap mahal, membuat banyak transportasi publik dan truk lebih memilih jalan non tol seperti jalan nasional atau provinsi. Bambang Haryo mengungkapkan kekecewaannya terhadap rendahnya jumlah pengguna jalan tol oleh transportasi publik dan truk, yang menurutnya tidak mencapai 2.5% dari jumlah pengguna jalan reguler. Menyoroti perbedaan dengan masa pembangunan jalan tol di era Pak Harto yang tarifnya lebih terjangkau dan lebih banyak digunakan untuk mendukung perekonomian. Menurutnya, kebijakan untuk fokus pada perawatan dan perbaikan jalan nasional dan provinsi yang rusak sangatlah tepat. Bambang Haryo juga menekankan pentingnya masyarakat merasakan kualitas jalan reguler nasional dan provinsi yang lebar, layak, dan gratis seperti di beberapa negara Asia Tenggara. Dengan demikian, dampak pembangunan infrastruktur jalan akan dirasakan oleh masyarakat dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dengan biaya transportasi yang lebih terjangkau. Bambang Haryo juga menyoroti perbandingan panjang jalan tol di Indonesia dan Malaysia serta pentingnya Pemerintah untuk meningkatkan perawatan dan penyempurnaan jalan reguler untuk meningkatkan multiplier economy di Indonesia.
“Pembatalan Proyek Tol Prabowo: Analisis Bambang Haryo”
