Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa mereka akan mencairkan anggaran sebesar Rp 540 triliun dalam dua pekan terakhir tahun ini. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembayaran subsidi dan kompensasi.
“Masa waktu yang tersisa hingga 29 Desember masih separuh bulan. Saya sampaikan 2 minggu ke depan akan ada Rp 540 triliun yang akan kita bayar untuk berbagai tagihan-tagihan, jadi dua pekan ke depan luar biasa sangat besar operasi APBN kita,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, pada Senin (27/12/2023).
Saat mengawal proses ini, Sri Mulyani turun langsung ke lapangan. Dia meninjau secara langsung kinerja sejumlah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jakarta pada minggu lalu, Jumat (22/12/2023). Kantor tersebut termasuk KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, KPPN Jakarta VI, serta KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
Dalam kunjungan tersebut, Menkeu mendorong jajaran DJPb untuk selalu sigap memberikan pelayanan prima dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran anggaran. Dia juga memotivasi para pegawai KPPN untuk mengawal pelaksanaan APBN pada akhir tahun 2023 dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.
Menkeu juga berinteraksi dengan sejumlah mitra satker, baik yang hadir secara langsung di area Stakeholders Lounge maupun melalui video conference untuk mendengarkan berbagai masukan ataupun kendala dalam pelayanan perbendaharaan negara.
“Hal ini memberikan kami feedback yang cukup baik dan tentu seluruh jajaran Kementerian Keuangan juga akan terus meningkatkan kualitas ke depan agar dapat melayani semakin baik,” ujarnya.
Sri Mulyani juga meninjau digitalisasi proses perbendaharaan di KPPN yang mampu mempersingkat waktu servis layanan kepada mitra satker. Selain itu, penggunaan dashboard monitoring pagu dan realisasi anggaran juga dapat mengoptimalkan pemantauan serapan belanja di seluruh mitra satker.
Hingga 12 Desember 2023, realisasi belanja negara mencapai Rp2.588,2 triliun, atau 83,03% dari alokasi belanja negara tahun ini sebesar Rp3.117,2 triliun. Realisasi belanja negara tersebut turun dibandingkan dengan penyerapan di periode yang sama pada 2022 sebesar Rp2.698,4 triliun.
Salah satu sebab melambatnya, menurut Kemenkeu adalah penyerapan belanja negara terutama belanja non K/L yang terkait dengan subsidi dan kompensasi karena melandainya harga minyak dunia yang mengakibatkan belanja untuk kompensasi dan subsidi energi menjadi lebih rendah.
