Ketika Kamala Harris Menjadi Presiden, Putin Meramal Nasib Hubungan Rusia-AS

by -51 Views

Pemerintah Rusia di bawah pimpinan Presiden Vladimir Putin memberikan tanggapan terkait pengunduran diri Presiden Amerika Serikat petahana, Joe Biden, dari pencalonannya dalam pemilihan November mendatang. Hal ini terjadi dalam situasi hubungan yang memanas antara dua negara tersebut setelah perang di Ukraina.

Sebelumnya, Biden memutuskan untuk mengundurkan diri dari pencalonan pada Minggu lalu. Ia memilih untuk mendukung wakilnya, Kamala Harris, untuk bertarung dalam pemilihan presiden.

Menurut Kremlin, Moskow tidak dapat memprediksi bagaimana pendekatan Kamala Harris terhadap Rusia jika dia menjadi kandidat dari Partai Demokrat. Belum dapat diprediksi apakah hubungan antara kedua negara dapat membaik jika Kamala terpilih sebagai presiden.

“Saat ini, kami tidak dapat mengevaluasi potensi pencalonan Harris dalam hubungan bilateral kami, karena kontribusi apa pun dari pihaknya belum terlihat,” kata Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, seperti dilansir Russia Today.

“Pernyataan Harris tentang Rusia saat ini penuh dengan retorika yang tidak bersahabat terhadap negara kami. Kami belum mencatat tindakan apapun yang dilakukannya, baik positif maupun negatif, terkait hubungan bilateral kami.”

Meskipun begitu, Peskov juga menyatakan bahwa Rusia tidak terlalu memperhatikan siapa pun yang memenangkan pemilihan presiden AS. Menurutnya, prioritas Rusia saat ini adalah untuk menang dalam perang di Ukraina.

Rusia sebelumnya telah memberikan sinyal terbuka untuk bekerja sama dengan pemerintahan AS selanjutnya, siapapun presidennya. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyatakan bahwa Moskow akan menyambut baik presiden AS yang bersedia untuk berdialog dengan itikad baik.

“Putin telah mengatakan lebih dari satu kali: kami akan bekerja sama dengan pemimpin Amerika manapun, kami siap untuk bekerja sama dengan pemimpin Amerika yang dipilih oleh rakyat Amerika dan siap untuk dialog yang setara dan saling menghormati,” ujar Lavrov dalam sidang Dewan Keamanan PBB.