Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menolak untuk memberikan komentar mengenai polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) karena menurutnya sudah banyak komentar yang diberikan sebelumnya oleh pihak lain. Hal ini diungkapkannya dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (3/6/2024). Basuki juga menyatakan bahwa penjelasan mengenai program Tapera sudah cukup diberikan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dan pihak lain.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga telah menjelaskan bahwa program Tapera akan terus dilakukan meskipun mendapat penolakan dari beberapa pihak, termasuk pekerja dan pengusaha. Menurut Moeldoko, program ini tetap akan berjalan karena memang masih belum dijalankan.
Dalam acara tersebut, turut hadir beberapa tokoh terkait seperti Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri, Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Jasmi, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna, dan Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Saiful Islam.
